Jumat (12/10) lalu, Tim Komisi XI DPR RI dengan didampingi Ketua Paguyuban Mitra Produksi Sigaret (MPS) Joko Wahyudi, Sekjen Paguyuban Mitra Produksi Sigaret Indonesia Saiduddin Zuhri, HM Sampoerna, Gudang Garam, Direktur Cukai, Direktur PPS, Kakanwil Jatim, dan sejumlah mitra kerja Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan ke Industri Sigaret Kretek Tangan di Jawa Timur.
Tim tersebut melakukan kunjungan kerja spesifik ke PT. Anugrah Mutiara Luhur Indonesia di Jombang, Jawa Timur. Tim Komisi XI DPR RI berkesempatan melihat secara dekat dan langsung proses produksi dari awal hingga tahap pengemasan akhir produk rokok kretek. Mereka juga mendengar dan berbincang-boncang dengan para pekerja di Industri SKT tersebut.
Dari kunjungan tersebut, Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Soepriyatno melihat perlunya bantuan Pemerintah untuk melindungi Industri SKT yang mengunakan cara manual dan tradisional dalam menghasilkan produk akhir rokok kretek. Lebih lanjut, ia merasa tenaga kerja manusia lebih teliti dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat dan megurangi pengangguran. Maka jika Industri SKT dihapuskan dan digantikan Industri menggunakan mesin, akan terjadi banyak ledakan pengangguran.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI melihat Industri SKT ini mampu berkontribusi dalam menyerap tembakau dan cengkeh dari petani-petani di seluruh Indonesia.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Paguyuban MPS, Joko Wahyudi berharap kepada pemerintah agar mempertimbangkan perbedaan tarif peta cukai antara Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Kretek Tangan (SKT), karena strata penghasilan juga sangat berbeda. Jika tarif cukai harus disamakan, ini akan menjadi bumerang bagi industri kecil.
Manurutnya, penting bagi Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang melindungi dan mengawal Industri SKT khususnya golongan menengah dan kecil untuk, terus berproduksi dan hidup. Agar dapat membantu Negara dalam mewujudkan pembangunan ke arah yang lebih baik lagi. Karena terbukti, penerimaan terbesar Negara didapatkan dari hasil cukai industri rokok di Indonesia.